Hamka Yandhu Beri Alat Bukti Suap Cek Pelawat ke KPK

JAKARTA - Bekas angota Komisi IX DPR RI, Hamka Yandhu, kembali diperiksa ihwal kasus cek pelawat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dia diperiksa untuk memberi kesaksian seputar 480 lembar cek pelawat yang mengalir ke sejumlah anggota DPR periode 1999-2004 saat pemilihan Miranda Swaray Goeltom menjadi DGS Bank Indonesia.

"Saya mau klarifikasi soal alat bukti untuk Miranda," kata Hamka Yandhu sebelum diperiksa di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, (11/5/2012).

Hamka Yandhu tiba di Gedung KPK pukul 14.00 WIB. Dia segera masuk ke dalam lobi KPK setelah memberi sedikit komentar ihwal ratusan cek pelawat bernilai Rp24 miliar.

Hamka Yandhu kembali membantah pernah menggelar pertemuan dengan Miranda sebelum pemilihan DGS Bank Indonesia. Padahal, fakta di persidangan, Hamka sering disebut pernah menggelar pertemuan dengan Miranda. "Tidak ada. Tidak ada pertemuan itu," tegasnya.

Jejak ratusan cek pelawat yang mengalir ke Senayan tergolong rumit. Bermula dari Direktur PT Wahana Esa Sejati, Ahmad Hakim Safari alias Arie Malangjudo, cek tersebut berpindah tangan ke Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PPP, dan Fraksi Golongan Karya, Fraksi TNI/ Polri.

Anak buah Nunun Nurbaetie itu menyebarkan cek ke masing-masing fraksi melalui Dudhie Makmun Murod, Endien Soefihara, Hamka Yandhu, dan Udju Djuhaeri pada 8 Juni 2004. Tujuan suap tersebut adalah mengarahkan suara keempat fraksi tersebut memenangkan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior.

Hamka Yandhu merupakan bekas terpidana suap cek pelawat. Pada 17 Mei 2010, politisi Partai Golkar itu divonis dua tahun enam bulan olh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hamka dinilai terbukti menerima suap cek pelawat Rp7,3 miliar yang kemudian dibagi-bagikan kepada anggota Poksi dari Golkar lainnya di Komisi IX.

Sumber : http://news.okezone.com/

Ical Blak-blakan Soal Hubungannya dengan Akbar

DEPOK - Menjelang 2014, Partai Golkar tak lama lagi akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk menetapkan calon presiden yang akan diusung. Rapimnas akan digelar pada Juni mendatang untuk menentukan calon presiden dari Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, penjaringan capres di Golkar memang belum selesai. Ia menegaskan saat ini pihaknya masih akan menunggu keputusan Rapimnas.

"Selesainya kan nanti waktu Rapimnas, Juni," ujarnya kepada wartawan di Depok, Jumat (11/05/12).

Dalam kesempatan itu, Ical juga mengklaim bahwa hubungannya dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, baik-baik saja. Ia mengaku sudah bertemu dengan Akbar beberapa waktu lalu.

"Hubungan saya baik-baik saja, masing-masing menjalankan kewenangannya, masalahnya sudah selesai, dan hubungan sudah berjalan dengan baik," tegasnya.

Ia pun memastikan sudah tak ada perpecahan suara di tubuh Partai Golkar. "Enggak ada perbedaan suara, kalau ada perbedaan nanti diselesaikan setelah Rapimnas," tandasnya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie ingin Partai Golkar langsung menetapkannya sebagai calon presiden tanpa adanya konvensi sehingga memajukan Rapimnas dari Oktober menjadi Juni 2012. Sementara hal itu ditolak Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung yang menginginkan pencalonan lewat pertimbangan aspirasi bawah DPD tingkat II.

Sumber : http://news.okezone.com/

DPR Desak Polri Kaji Ulang Pemberian Gelar untuk Polisi Malaysia

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Indra, mengatakan bahwa sampai saat ini dirinya belum mengetahui apa landasan Polri memberikan penghargaan kepada Kepala Polisi Malaysia. Namun, Indra juga tidak menemukan alasan yang tepat untuk Polri jika harus memberikan penghargaan tersebut.

"Saya tidak tahu alasan Polri memberi gelar Bintang Bhayangkara Utama kepada Kepala Polisi Malaysia, Tan Sri Ismail bin Omar. Namun demikian, saya juga belum menemukan alasan yang rasional atau logis bagi Polri memberi gelar," kata Indra saat dihubungi wartawan di DPR, Jakarta, Jumat (11/05/2012).

Rencana tersebut dinilai tidak tepat, mengingat Malaysia sering melakukan pelecehan, baik pelecehan secara kemanusiaan maupun pelecehan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Banyak catatan kita atas sikap yang tidak bersahabat Malaysia, termasuk kepolisian Malaysia. Terutama para TKI kita. Pelecehan atas kedaulatan Indonesia, penyiksaan TKI, penangkapan dan penyiksaan nelayan, pelecehan jati diri bangsa," imbuhnya.

Dia juga mengatakan, sikap Polri harus mencerminkan sebagai penanggungjawab keamanan masyarakat, Polri tidak mampu memahami kondisi yang ada di masyarakat terkait hubungan Indonesia dengan Malaysia.

Untuk itu, Indra mendorong agar Polri mengkaji ulang rencana pemberian gelar tersebut.

"Harusnya Polri mengerti dan memahami suasana kebatinan masyarakat, yang selama ini dpertontonkan dengan perlakuan ketidakbersahabatan Malaysia kepada kita. Jadi rencana ini sebaiknya ditinjau ulang. Jangan sampai ini melukai hati publik kita," tandasnya.

Sumber : http://news.okezone.com/

Konvensi Capres Tak Sesuai AD/ART Demokrat

Sekretaris Departemen Hak Asasi Manusia Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat, Rachland Nashidik, menyatakan ide konvensi calon Presiden di Partai Demokrat tak bisa dilaksanakan. Problem pertama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Demokrat mengatur mekanisme penetapan calon Presiden oleh Majelis Tinggi Demokrat.

"Kedua, gagasan itu tidak jelek, namun kondisi politik yang penuh politik uang, tentu membuat politik transaksi akan terjadi jika konvensi digelar," ujar Rachland saat dihubungi VIVAnews, Rabu 9 Mei 2012 malam.

Akibatnya, kata Rachland, konvensi calon Presiden justru akan menjerumuskan Partai Demokrat dalam politik oligarki yang dikendalikan uang. Politik, kata mantan aktivis hak asasi manusia itu, harusnya dikendalikan akal sehat dan aspirasi akar rumput.

Karena itu, "Saya usul pada Pak Achmad Mubarok yang mengusulkan itu, agar dicegahlah upaya-upaya memberikan pepesan kosong pada orang di luar partai dengan peluang konvensi ini," kata Rachland.

Selasa lalu, Anggota Dewan Pembina Demokrat Achmad Mubarok menyatakan, konvensi yang bakal dihelat Demokrat ini berbeda dengan konvensi yang dulu digelar Partai Golkar. "Kalau Golkar dulu bentuknya konvensi tertutup, hanya menjaring tokoh internal Golkar. Kalau Demokrat siapa saja boleh daftar,” kata Mubarok kepada VIVAnews, Selasa 8 Mei 2012.

Menurutnya, tokoh-tokoh yang mendaftarkan diri pada konvensi Demokrat nantinya akan ditawarkan ke publik. “Bukan hanya dalam bentuk survei, tapi juga semacam referendum – siapa yang elektabilitasnya paling tinggi,” dia menambahkan.

Sementara itu, ia membantah Demokrat secara spesifik mengincar politisi Golkar yang juga mantan wakil presiden RI, Jusuf Kalla, untuk diusung sebagai calon presiden.

“Setelah tidak menjadi wakil presiden, JK bagus sebagai negarawan karena ia tidak pernah mencerca orang. Tapi bagus sebagai mantan wakil presiden belum tentu bagus untuk dicalonkan menjadi presiden,” kata Mubarok.

Sumber : http://politik.vivanews.com/

Ongkos Politik Mahal, Korupsi Jadi Sahabat

JAKARTA - Untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus merogoh kocek yang tak kecil nilainya, mulai dari ratusan juta hingga puluhan miliar. Namun setelah terpilih diduga para anggota dewan yang sudah duduk menjadi anggota DPR tersebut akan mencari kembali uang yang sudah dikeluarkanya.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan hal tersebut marak terjadi karena cara pandang terhadap korupsi yang keliru.

"Faktor dominanya karena cara pandang terhadap korupsi, korupsi dipandang bukan tindakan jahat. Bukan kriminal. Tapi sahabat yang dengan cepat mengantarkan mereka ke pencapaian-pencapaian politis dan sosial yang lebih tinggi," ucapnya saat berbincang dengan okezone melalui sambungan telepon, Jumat (11/5/2012).

Kata Ray, bila isi kepala calon anggota dewan telah kompromi dengan korupsi, maka tindak pidana korupsi tidak terkait lagi dengan kaya atau miskin. "Faktor korupsi sudah sangat dalam, yakni menyangkut isi kepala orang terhadap makna korupsi," tambahnya.

Ray menambahkan cara meminimalisir persoalan tersebut dimulai dari internal partai sendiri yang ketat dalam melakukan pengawasan. "Dimulai dari pengawasan partai, kalau partai bersikap lembut malah terkesan membiarkan, maka praktek itu akan merajalela," tutupnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pramono Anung mengatakan, setidaknya ada empat kategori latar belakang seseorang jika akan maju sebagai anggota legislatif. Yakni publik figur, aktivis partai maupun aktivis sosial masyarakat, Pensiunan TNI/Polri dan pengusaha.

Pram juga mengatakan secara rinci kisaran anggaran yang akan dikeluarkan untuk ke empat kategori tersebut. Pengeluaran publik figur antara Rp100 juta sampai Rp500 juta. Aktivis partai antara Rp300 juta sampai Rp1 miliar. Untuk pensiunan birokrasi di atas Rp1 miliar sampai Rp1,8 miliar. Sedangkan pengusaha di atas Rp1,8 miliar sampai dengan Rp22 miliar untuk maju sebagai caleg.

Sumber : http://news.okezone.com/

Usung Sri Mulyani dan Mahfud, Bukti Ada Persaingan di Demokrat

JAKARTA - Selain Dahlan Iskan, Partai Demokrat juga melirik beberapa nama yang berasal dari luar internal partai untuk diusung dalam Pemilu Presiden 2014 mendatang seperti Sri Mulyani dan Mahfud MD.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai hal tersebut merupakan bentuk manuver persaingan di lingkungan internal partai berlambang bintang Mercy itu. Persaingan tersebut terlihat antara kubu pendukung Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dengan kubu lain.

"Di liriknya Sri Mulyani dan Mahfud MD adalah bagian dari bunga-bunga persaingan di lingkungan internal Demokrat, antara kubu pendukung dewan pembina dengan kubu lainnya," ujar saat berbincang dengan okezone melalui sambungan telepon, Jumat (11/5/2012).

Menurutnya, hampir sulit dipahami jika kubu Dewan Pembina memasukan unsur non partai politik dalam pencaloan capres mereka.

Justru bagian dari masalah Partai Demokrat, kata Ray, adalah karena ada kesan bahwa SBY hendak mendominasi pencalonan calon presiden yang tentu akan berujung pada calon-calon berkisar Istana.

"Jadi nama-nama itu dimunculkan untuk memberi ruang tawar, sekaligus menarik dukungan publik akan posisi kubu yang mencoba memberi alternatif di luar calon-calon istana. Saya melihatnya, hal ini belum serius untuk digadang-gadangkan hanya letupan sesaat untuk mendorong wacana di luar istana," tutupnya.

Sumber : http://news.okezone.com/